Andalas Law Conference 2025 Universitas Andalas Dorong Reformasi Hukum Nasional Berkeadilan

Universitas Andalas melalui Fakultas Hukum menyelenggarakan Andalas Law Conference (ALC) 2025 sebagai forum akademik untuk memperkuat diskursus reformasi hukum di Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Universitas Andalas dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui penguatan sistem hukum yang adil dan transparan serta SDG 4 (Quality Education) melalui pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dan praktisi hukum. Melalui forum ilmiah ini, Universitas Andalas mendorong lahirnya gagasan strategis yang dapat memperkuat pembaruan hukum nasional.

Andalas Law Conference 2025 digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 3–4 November 2025 di Kota Padang. Kegiatan hari pertama dilaksanakan dalam bentuk plenary session di Convention Hall Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, sementara hari kedua berlangsung melalui parallel session di Hotel Santika Padang. Konferensi ini mengangkat tema “Legal Reform and Equitable Law Enforcement in Indonesia” yang menekankan pentingnya reformasi hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sebagai peserta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra turut hadir dan memberikan pandangan mengenai tantangan reformasi hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus semakin responsive dan tidak hanya berhenti pada tataran prosedural, namun menyentuh aspek substansial dan inklusif.

Dalam paparannya, Yusril juga menyoroti tantangan hukum modern yang muncul akibat perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Blockchain, dan Smart Contract. Menurutnya, sistem peradilan Indonesia perlu mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial. Ia menambahkan bahwa Mahkamah Agung telah memulai transformasi melalui sistem e-Court yang membuat proses peradilan lebih transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat sebagai langkah menuju sistem hukum yang lebih modern dan responsif.

Selain menghadirkan narasumber nasional, konferensi ini juga melibatkan akademisi dari luar negeri. Salah satunya adalah Prof. Tim Lindsey dari Melbourne Law School, University of Melbourne, Australia, yang menyampaikan perspektif mengenai dinamika reformasi hukum dan pentingnya penguatan institusi hukum dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Konferensi ini juga menjadi wadah pertukaran gagasan antara akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk merumuskan berbagai rekomendasi bagi reformasi hukum nasional. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya pembaruan sistem hukum yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Andalas Law Conference 2025, Universitas Andalas menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam menghasilkan pemikiran kritis dan inovatif untuk mendukung reformasi hukum di Indonesia. Forum akademik ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara akademisi dan pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sistem hukum yang adil, transparan, dan berintegritas di Indonesia.